BOLMUT, Detotabuan.com —Bahas Program Pembangunan 2026 Komisi III DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menggelar rapat kerja bersama mitra kerja eksekutif untuk membahas program pembangunan yang akan masuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2026. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD, Kamis (25/9/2025), dipimpin langsung Ketua Komisi III, Abdul Zamad Lauma, S.IP.
Turut hadir empat anggota Komisi III lainnya, yakni Donal Lamunte, Sem Hasan, Andriansyah Septian Pakaya, dan Meidi Pontoh.
Dari pihak eksekutif, hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Abdul Muto Dg. Mulisa, Kepala Dinas PUTR Abdul Jalil Pandialang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Ramin Buhang, serta Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Boltara, Hendra Brahim.
Dalam rapat tersebut, sejumlah program strategis dibahas, terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah tahun anggaran 2026. Usulan prioritas yang mengemuka di antaranya peningkatan infrastruktur jalan, pembangunan perumahan rakyat, hingga penguatan sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan.
Ketua Komisi III, Abdul Zamad Lauma menegaskan, pihaknya ingin memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Komisi III ingin memastikan setiap program yang masuk dalam APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Jangan hanya tertulis di atas kertas, tapi harus ada manfaat nyata,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III, Donal Lamunte menyampaikan bahwa rapat kali ini menjadi langkah awal untuk mencatat berbagai catatan penting sebelum masuk pembahasan bersama Banggar. Ia menyoroti beberapa persoalan infrastruktur jalan yang hingga kini masih dikeluhkan warga.
“Saya minta jalan desa Keimanga dusun 3 diperhatikan karena sudah lama dikeluhkan masyarakat. Selain itu, jalan keluar-masuk Desa Olot Sonuo yang sudah mulai rusak juga harus segera jadi prioritas. Apalagi di wilayah itu ada tiga anggota DPRD dan juga Wakil Bupati yang tentu tahu persis kondisi lapangan,” ungkap politisi PKB tersebut.
Ia menambahkan, pihaknya bersama DPRD siap memperjuangkan aspirasi rakyat, namun tetap membutuhkan komitmen dari pihak eksekutif.
“Jadi Pak Kadis tolong dicatat dulu, karena kami ini mitra kerja, dan bersama-sama memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” imbuh Donal.
Menanggapi hal itu, Kadis PUTR, Abdul Jalil Pandialang menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap mengacu pada mekanisme dan aturan dalam penganggaran.
“Untuk penganggaran, kami tetap akan mengikuti jalurnya sesuai aturan, karena penghitungan pendapatan daerah dilakukan di tahun berjalan. Namun setiap masukan dari DPRD akan menjadi perhatian kami dalam penyusunan program,” jelas Jalil.
(Ipul)
