BOLMUT,DETOTABUAN.COM – DPRD Kabupaten Bolmut, menemukan banyak data yang termuat dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bolmut tahun anggaran 2021, masih kurang sesuai dengan data yang terdapat di beberapa SKPD baik Dinas, Badan maupun Kantor.
Hal ini disampaikan anggota DPRD Bolmut Mardan Umar, saat rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2021. Selasa (17/5/2022) tadi.
“Setelah DPRD membahas dan menelaah LKPJ Bupati Bolmut tahun anggaran 2021 dan disingkronkan dengan data SKPD, didapati ternyata masih ada beberapa yang kurang sesuai,” ujar Politisi PKB itu.
Sebab itu kata dia, DPRD menyampaikan beberapa rekomendasi, untuk selanjutnya ditindaklajuti oleh Pemkab Bolmut.
Berikut rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Bolmut tahun anggaran 2021 ;
1. Dinas Pertanian dan Perkebunan agar lebih maksimal melakukan peninjauan di lapangan, lebih mengfektifkan kinerja penyuluh untuk turun ke wilayah kerja masing-masing serta sosialisasi kepada petani untuk masuk ke setiap kelompok sehingga bisa mendapat bantuan.
Diharapkan dapat mendistribusikan bantuan-bantuan menunjang pertanian yang diterima para petani.
2. Dinas kelautan dan Perikanan kiranya sebelum menyalurkan pembagian bantuan harus melalui konservasi lapangan agar bantuan yang diberikan tepat guna, tepat sasaran demi untuk peningkatan penghasilan para nelayan.
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah diharapkan agar memperhatikan sejauh mana para pengusaha terhadap kewajiban retribusi untuk daerah ini.
4. Pengelolaan keungan daerah harus memperhatikan keimbangan dari pengambilan material dengan tanggung jawab retribusi dari setiap pengusaha.
5. Berkaitan dengan aset, DPRD meminta pengelolaan keungan daerah agar mencatat nama dan bangunan-bangunan pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat dan IMB, kiranya segera berkoordinasi dengan instansi terkait agar segala persoalan dapat terselesaikan.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat memperhatikan lampu-lampu jalan tenaga surya yang tersebar di seluruh jalan di 6 kecamatan dapat diaktifkan kembali.
7. Meminta Pemkab melakukan pengadaan perangkat uji kendaraan, serta operasional terminal tipe B dapat dimaksimalkan.
8. PUPR kiranya dapat memperhatikan struktur kualitas jalan, sekaligus membangun jembatan goyo.
9. Dapat memperhatikan abrasi daerah di beberapa desa di Bolmut, memperhatikan pembangunan sanitasi air bersih, juga pembangunan jalur air bersih di desa huntuk kecamatan Bintauna.
10. Dinas Lingkungan Hidup, DPRD meminta kajian lingkungan terkait pembangunan rumah sakit di wilayah Bintauna.
11. Sekaligus meminta ke pemerintah lewat dinas terkait, agar dapat mengeksekusi persoalan sampah yang dibuang oleh masyarakat bukan pada tempatnya.
12. Bagian Umum dan Perlenkapan agar sesegera mungkin melakukan pembangunan asrama mahasiswa Bolmut yang berada di wilayah Palu, Tondano, Manado, dan Gorontalo
13. Dinas Pendidikan dan Kebudyaan, kesejahteran PNS, non PNS atau PTT agar dapat diperhatikan kesejahteraan guna mendukung pencapaian kinerja di bidang pendidikan.
14. Dinas Kesehatan agar menyiapkan alat kesehatan, tenaga kesehatan demi penanganan pertama kepada pasien yang sakit maupun yang mengalami kecelekaan khusunya di tiap-tiap puskesmas.
15. Mengharapkan manajemen di RSUD Bolmut lebih ditingkatkan lagi.
16. Peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah provinsi Sulut yang sudah tidak aktif sangat membebani masyarakat agar dicari jalan keluarnya.
17. Dinas Sosial diharapkan agar kegiatan verifikasi data terpadu lebih dimaksimalkan karena banyak ditemukan dilapangan masyarakat yang berhak mendapat bantuan tapi tidak terdata di dalam DTKS.
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai aturan yang berlaku bahwa persyaratan menjadi perangkat desa minimal berijazah SLTA. Berdasarkan data dilapangan, masih ada perangkat desa yang tidak memenuhi aturan yang berlaku.
(Pewarta : Ipul)
