Detotabuan.com, Boltara – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menggelar rapat kerja awal tahun bersama pemerintah kecamatan dan desa di Kecamatan Bintauna dan Kecamatan Bolangitang Timur, Senin (19/1/2025).
Rapat ini menjadi forum konsolidasi untuk menyelaraskan program kerja lintas sektor dalam menghadapi Tahun Anggaran 2026.
Rapat kerja yang semula direncanakan berlangsung di Kantor Bupati tersebut sengaja digelar langsung di wilayah kecamatan sebagai bentuk pendekatan pemerintah daerah kepada masyarakat.
Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya menunggu di kantor, melainkan harus turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi dan persoalan masyarakat.
“Sekali-kali pemerintah yang turun ke lapangan. Kita ingin mendengar langsung apa yang dirasakan dan dibutuhkan masyarakat, baik secara tatap muka maupun melalui media sosial,” ujar Bupati Sirajudin dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa seluruh aparatur pemerintah adalah eksekutor kebijakan yang wajib bekerja berdasarkan regulasi.
Menurutnya, setiap program dan kegiatan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dijalankan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok.
“Intinya sederhana, seorang eksekutor tidak boleh melaksanakan program tanpa dasar. Kita ini pelaksana kebijakan, bekerja berdasarkan regulasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Sirajudin mengingatkan bahwa tugas pemerintah tidak hanya sebatas membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, atau memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah juga memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat.
“Jangan berpikir sempit bahwa suatu persoalan bukan tanggung jawab kita karena bukan tupoksi langsung. Semua aktivitas masyarakat di desa adalah tanggung jawab pemerintah,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Bupati juga menyampaikan,pentingnya loyalitas, koordinasi, dan sinergi antara perangkat daerah, kecamatan, hingga desa. Ia menegaskan tanpa kerja sama yang solid, program pemerintah tidak akan berjalan efektif dan hanya akan menimbulkan masalah baru.
“Kalau tidak loyal, dan tidak berkoordinasi dengan baik, maka hasilnya pasti bermasalah. Pemerintahan ini hanya bisa berjalan jika kita satu arah dan satu tujuan,” tandasnya.
Rapat kerja awal tahun ini juga menjadi ruang dialog terbuka. Bupati Sirajudin mempersilakan perwakilan aparat desa, guru, tenaga medis, dan unsur masyarakat lainnya untuk menyampaikan masukan dan permasalahan di lapangan.
Seluruh masukan tersebut, kata dia, akan ditindaklanjuti oleh OPD terkait, baik secara teknis maupun strategis, untuk dirumuskan menjadi kebijakan daerah.
“Rapat ini bukan sekadar formalitas, tapi wadah untuk mendengar, mengurai masalah, dan mencari solusi bersama demi kepentingan daerah,” pungkas Bupati.
(Ipul)
