Detotabuan.com,BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) resmi memulai tahapan penting dalam penentuan arah pembangunan daerah untuk tahun mendatang.
Hal ini ditandai dengan dibukanya Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 oleh Bupati H. Iskandar Kamaru, SPt, MSi, yang digelar di Ruang Rapat Berkah, Kantor Bupati Bolsel, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Kamis (15/1/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bolsel Ridwan Olii, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, SSTP, MAP, serta jajaran pimpinan perangkat daerah.
Sementara itu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya mengikuti kegiatan secara daring.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
Dokumen ini, kata dia, bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan, prioritas program, hingga pengalokasian anggaran.
“RKPD Tahun 2027 nantinya akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Dokumen ini juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” ujar Bupati Iskandar.
Ia menekankan, penyusunan RKPD harus dilakukan secara cermat, terukur, dan responsif terhadap berbagai tantangan serta isu strategis yang masih dihadapi daerah. Dengan begitu, setiap program yang dirancang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Program dan kegiatan yang direncanakan harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan hanya bagus di atas kertas, tetapi harus terasa manfaatnya di lapangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Iskandar juga memaparkan sejumlah prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus pada tahun 2027.
Prioritas tersebut diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di antaranya pengembangan diversifikasi dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah.
Beberapa komoditas yang menjadi perhatian utama meliputi kelapa, cengkeh, tuna, cabai rawit, dan cakalang. Menurutnya, sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal jika dikelola secara optimal dan berkelanjutan.
Selain itu, Pemkab Bolsel juga akan memperkuat akses layanan dasar bagi masyarakat, memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, serta mendorong pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
Tak kalah penting, reformasi birokrasi turut menjadi perhatian, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
“Digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan. Kita ingin pelayanan publik semakin cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.
Bupati Iskandar juga menyoroti pentingnya optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia.
Menurutnya, infrastruktur yang sudah dibangun harus benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung produktivitas dan meningkatkan daya saing produk daerah.
Menutup sambutannya, Bupati Iskandar mengingatkan seluruh perangkat daerah agar hasil konsultasi publik ini tidak berhenti pada tataran seremonial semata.
“Saya tegaskan, forum ini bukan hanya formalitas. Masukan yang disampaikan harus benar-benar menjadi bahan penyempurnaan dokumen RKPD. Kita ingin rumusan kebijakan yang berkualitas, terarah, dan bisa dilaksanakan secara efektif,” katanya.
Ia berharap, melalui forum ini, berbagai masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dapat dihimpun demi menghasilkan RKPD 2027 yang inklusif, realistis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Tio)
