Detotabuan.com – Aroma penyimpangan keuangan desa kembali mencuat di Kabupaten Buol. Kali ini, sorotan tajam publik mengarah ke Kepala Desa Lakuan, Kecamatan Lakea, Oknum Kades yang diduga kuat terlibat dalam sejumlah praktik pengelolaan dana desa yang janggal dan merugikan masyarakat.
Berdasarkan laporan dan keterangan sejumlah warga, terdapat indikasi penyelewengan pada beberapa pos anggaran penting, di antaranya:
Pengadaan bibit jagung dengan temuan Rp46 juta yang hingga kini tak jelas realisasinya. Warga menyebut proyek tersebut hanya “ada di atas kertas”, tanpa bukti nyata di lapangan.
Gaji aparat desa disebut masih tetap dibayarkan penuh meskipun beberapa aparat sudah tidak lagi aktif bekerja. Dugaan adanya “pembayaran fiktif” ini kini menjadi sorotan utama.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebanyak 100 penerima manfaat juga tidak dibayarkan selama 5 bulan berturut-turut, dengan nominal Rp1,5 juta per kepala yang seharusnya disalurkan selama 8 bulan pada tahun anggaran 2020–2021.
Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pun tak luput dari masalah. Proses perekrutan aparat dan pengurus BUMDes disebut tidak sesuai prosedur dan sarat kepentingan pribadi, menimbulkan kecurigaan adanya praktik nepotisme di tingkat desa.
Sejumlah tokoh masyarakat meminta Inspektorat Kabupaten Buol dan Kejaksaan Negeri Buol turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa di Lakuan.
“Kami hanya ingin kejelasan. Dana itu milik rakyat, bukan milik pribadi. Kalau benar ada penyimpangan, harus diusut tuntas,” tegas salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Lakuan, belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Jika terbukti benar, kasus ini berpotensi menyeret oknum aparat desa ke ranah hukum dengan dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan pelanggaran terhadap Permendesa No.7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa.
