Detotabuan.com,BOLMONG — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) bakal menghadapi tantangan berat dalam merealisasikan program pembangunan pada tahun 2026.
Hal itu menyusul keputusan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke Kabupaten Bolmong sebesar Rp 123.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga miliar) dari total yang seharusnya diterima.
Pemangkasan tersebut sebagaimana tercantum dalam rancangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang baru-baru ini diumumkan oleh Kementerian Keuangan RI.
Hal ini turut dibenarkan Kepala Bidang Perimbangan Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemda Bolmong Hapri Mokoagow.
Ia mengungkapkan, Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk kabupaten Bolmong di potong sebesar Rp 123 miliar pada tahun 2026. Alhasil, TKD yang semula mencapai Rp 1,1 Triliun tinggal menjadi Rp 897 Miliar.
Ia merinci item yang menjadi target pemotongan TKD tersebut, diantaranya pengurangan yang sangat signifikan pada dana bagi hasil (DBH) Pusat, tahun 2025 Rp 119 Miliar menjadi Rp 48 Miliar pada tahun 2026 turun sebesar Rp 71 Miliar sekitar 60 persen.
Sementara dana alokasi umum (DAU) 2025 Rp 590 Miliar menjadi Rp 556 Miliar pada tahun 2026 atau turun Rp 34 Miliar sekitar 6 persen.
Selain itu lanjut Hapri, pada segmen fisik dana transfer khusus berupa DAK alami juga penurunan. Akan tetapi DAK Non Fisik kita alami kenaikan dari tahun sebelumnya.
“Untuk penurunan dana transfer ini tak hanya terjadi di Kabupaten Bolmong, namun terjadi di semua daerah di Indonesia. Hal ini karena Pusat lakukan pengurangan Belanja Transfer Ke Daerah dalam postur pada APBN 2026 sebesar Rp 227 Triliun,” terangnya.
Meski demikian, Hapri menampik jika pengurangan dana transfer tersebut bakal berdampak pada pelaksanaan program program yang telah tertata dalam Rancangan APBD Bolmong tahun 2026.
Kata dia, saat ini pemkab bolmong masih dalam tahap proses penyusunan RKPD tahun 2026. Ia pun mengatakan jika sudah terinci dalam KUA – PPAS dan RAPBD maka akan keliatan program mana yang menjadi prioritas untuk di realisasikan.
“Meski terjadi pemangkasan anggaran, namun hal itu tidak serta merta menggagalkan visi misi kepala daerah,” pungkasnya.
PENDAPAT PENGAMAT EKONOMI BMR.
Berbeda dengan Hapri, Pengamat ekonomi Bolmong Raya (BMR), Dr. Indah Elycis Samuel, SE, ME mengatakan, besarnya pengurangan anggaran ini tentu akan berdampak signifikan terhadap jalannya program prioritas yang telah dirancang oleh para kepala daerah di Indonesia termasuk di Sulut.
“Ini tentu akan menjadi pukulan berat bagi para kepala daerah, sebab banyak program pembangunan yang terancam tertunda bahkan tidak bisa dijalankan,” ujarnya.
Pasalnya kata dia, dana transfer dari pusat merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Sehingga itu, pemangkasan dalam jumlah besar seperti ini akan memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian ulang terhadap program-program yang telah direncanakan,” terangnya.
Tak hanya itu, bahkan kata dia bisa jadi, sejumlah janji politik yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah terancam tidak akan tercapai secara maksimal.
“Terkait keterbatasan anggaran ini, saya menyarankan, kiranya pemerintah daerah untuk hanya memilih skala prioritas program mana yang perlu didahulukan dan lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
JANJI KAMPANYE PASANGAN YUSRADON
Bantuan UMKM 2,5 – 3 Juta per KK
Saat masa kampanye lalu, pasangan YusraDon gencar menyampaikan sejumlah program yang menjadi Visi Misi YusraDon jika diberi mandat oleh masyarakat salah satunya yakni bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bantuan ini nantinya akan diberikan kepada 1 kepala keluarga (KK) Rp2,5 juta sampai Rp3 juta.
Yusra mengatakan APBD Bolmong kurang lebih Rp1 triliun lebih atau sekitar Rp1.036 miliar, maka bantuan modal usaha dalam bentuk uang tunai Rp2,5 juta hingga Rp3 juta bagi pelaku UMKM seperti pedagang kuliner, warung makan, warung kecil, penjual kue, tukang ojek, dan bengkel kecil cukup rasional.
Menurut Yusra, dari data yang ia peroleh, ada sekitar 20.000 lebih kepala keluarga di Bolmong, masuk dalam kategori kurang mampu.
“Dari total APBD Bolmong kurang lebih Rp 1,1 triliun, maka pemberian bantuan itu cukup rasional,” kata Yusra saat kampanye di desa Ikhwan, Rabu 2 Oktober 2024 lalu.
Ia pun merasionalisasikan bantuan tersebut, yang mana setiap KK kurang mampu mendapat modal usaha sebesar Rp2,5 juta, maka uang APBD yang dikeluarkan sebesar Rp50 miliar untuk 20.000 penerima manfaat. Program itu tentunya akan berjalan secara bertahap.
Terget dari bantuan tersebut yakni sebanyak 20 ribu KK, yang akan disalurkan selama 4 tahun. Setiap tahunnya 5 ribu KK akan mendapatkan bantuan tersebut.
“Intervensi pemerintah wajib hadir dalam menyejahterakan masyarakat. Melalui program pemberdayaan masyarakat ini, saya dan Pak Dony ingin mengangkat derajat masyarakat Bolmong agar lebih baik ke depan,” katanya.
Bantuan Untuk Petani
Sementara untuk para petani, khususnya petani penggarap, Yusra mengatakan, sering dihadapkan dengan persoalan modal. Dan jika Yusra-Don terpilih, maka bantuan untuk para petani akan jadi program prioritas mereka.
“Kadang masalah modal jadi hal yang meberatkan petani penggarap lahan, sehingga itu pemberian bantuan, baik modal, benih dan pupuk bersubsidi jadi program prioritas kami dalam memajukan kesejahteraan petani,” ujarnya.
BPJS Kesehatan Gratis
Demikian pula terkait masalah kesehatan, Yusra mengatakan, masih banyak masyarakat dengan ekonomi di bawah belum tercaver dalam program BPJS. Jika pun sudah ada BPJS, banyak yang ternyata menunggak.
“Oleh karena itu, kami akan pastikan bagi masyarakat kurang mampu akan tercaver BPJS gratis dari pemerintah,” tegasnya.
Fasilitas Wifi Gratis di Tempat Umum
Khusus anak muda, Yusra-Don memiliki program yang sesuai dengan era kemajuan teknologi saat ini. Yusra menyampaikan, akan menyediakan fasilitas Wifi gratis di tempat-tempat umum, untuk menunjang kreatifitas generasi muda diera digitalisasi saat ini.
“Fasilitas ini tentu tujuannya untuk hal positif, dapat dimanfaatkan untuk mencari tugas sekolah, atau bagi pencari kerja bisa juga,” terangnya.
Dana Hibah untuk Pelestarian Budaya
Khusus untuk masyarakat Ikhwan, terutama dalam pelestarian buaya karapan sapi, maka Yuara-Don berjanji jika menang akan mengalokasikan dana hibah dalam suksesnya kegiatan pelestarian kebudaya tersebut.
“Tidak hanya hibah anggaran untuk kegiatan, dalam penyediaan fasilitas untuk dijadikan tempat wisata budaya Jaton di Bolmong pun akan kami siapkan,” ujarnya.
(Nox)
