Detotabuan.com,BOLSEL – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam menjaga ketertiban administrasi dan tata kelola keuangan daerah kembali mendapat pengakuan.
Mengawali tahun 2026, Pemkab Bolsel berhasil menyabet dua penghargaan prestisius dari BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara atas kinerja pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 2025.
Dua penghargaan tersebut yakni Terbaik I Kepatuhan Pembayaran Iuran JKN secara tepat waktu dan tepat jumlah serta Terbaik I Kepatuhan Pelaksanaan Penginputan Data pada Aplikasi ARIP secara tepat waktu dan berkelanjutan untuk periode tahun 2025.
Capaian ini menempatkan Bolsel sebagai daerah dengan tingkat kepatuhan tertinggi di Sulawesi Utara dalam pengelolaan administrasi JKN.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sulawesi Utara, Yuliarso Budiman, kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bolsel, Lasya Mamonto SPt, ME.
Penyerahan berlangsung dalam kegiatan Rekonsiliasi Data Setoran Iuran Wajib PPU-PN Tahun 2025 yang digelar di Hotel Luwansa, Manado, Jumat (23/1/2026).
Bupati Bolaang Mongondow Selatan, H. Iskandar Kamaru SPt, MSi, memberikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut.
Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, tetapi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi hak dasar aparatur sipil negara.
“Prestasi ini mencerminkan komitmen kolektif seluruh jajaran Pemkab Bolsel untuk tertib administrasi dan disiplin dalam pengelolaan keuangan, pembayaran iuran JKN tepat waktu dan tepat jumlah adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan jaminan kesehatan ASN berjalan tanpa hambatan,” ujar Bupati Iskandar.
Ia menegaskan bahwa keberlangsungan jaminan kesehatan bagi ASN merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang berkelanjutan. Pemerintah daerah, kata dia, tidak boleh abai terhadap aspek fundamental yang menyangkut kesejahteraan pegawai.
Sementara itu, Kepala BPKAD Bolsel, Lasya Mamonto, menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi tim internal BPKAD bersama seluruh perangkat daerah. Konsistensi dalam penginputan data serta pengelolaan arus kas menjadi kunci utama capaian ini.
“Alhamdulillah, kerja tim yang solid serta koordinasi lintas OPD membuahkan hasil yang membanggakan. Kami menjaga konsistensi penginputan data di aplikasi ARIP dan memastikan manajemen keuangan untuk iuran JKN berjalan disiplin,” ungkap Lasya.
Birokrat perempuan ini menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mempertahankan capaian tersebut sekaligus terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Tio)
