Detotabuan.com,BOLSEL – Pemerintah provinsi Sulawesi Utara gelar rakor dan evaluasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota bersama lintas sektor tahun 2025, rakor berlangsung di hotel Aryaduta Manado, Selasa 7 Oktober 2025 kemarin.
Rakor ini di hadiri langsung Wakil Gubernur Sulut Dr. J Victor Mailangkay .,S.H.MH, Pj Sekprov Tahlis Gallang.,S.Ip.,MM, BPS provinsi sulut, Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid bersama para Bupati dan Walikota dan Bappeda se-Sulut.
Rakor diawali penyampaian laporan kegiatan oleh Sekertaris Bappeda Sulut. Ia menyampaikan bahwa rakor ini menurut amanat undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kemudian UU nomor 1 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia.
Menurutnya, berdasarkan instruksi presiden RI nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstream dan peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2020, yaitu Gubernur memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati Wali Kota terkait optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
Sehingga itu, rakor ini penting untuk mengetahui capaian kinerja program penanggulangan kemiskinan, kemudian melakukan pembinaan, pengawasan serta evakuasi program pengentasan kemiskinan, kemudian penyelarasan program antaran pemprov dan Pemda kab/kota, terakhir meningkatkan koordinasi dan memperkuat kerja sama dan keterpaduan antara perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan penurunan stunting tahun 2025 dengan kategori kinerja pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2024, dan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mendapatkan terbaik 1, kemudian diikuti oleh kab.kepulauan ,Siau tagulandang Biaro terbaik 2 dan kota Tomohon sebagai terbaik 3 .
Selanjutnya Wagub dalam sambutanya, menyampaikan bahwa pertemuan ini memiliki makna penting karena menjadi wadah konsolidasi, sinkronisasi dan evaluasi atas berbagai upaya yang sudah kita lakukan, dalam penanggulangan kemiskinan di daerah ini sekaligus merumuskan langkah langkah strategis kedepan agar lebih terarah dan tepat sasaran.
Ia juga menyebutkan kemiskinan extrim, masih merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama yang membutuhkan perhatian serius, sebagai tindakan nyata bagi pemangku kepentingan, karena kemiskinan bukan hanya keterbatasan ekonomi, melainkan juga berimplikasi dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan bermutu, pelayanan kesehatan yang memadai, serta peluang kerja yang banyak serta berkesinambungan .
“Pemprov Sulut menempatkan agenda pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam setiap pekerjaan dan pelaksanaan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa upaya pengentasan kemiskinan sejalan dengan visi menuju sulawesi utara maju, sejahtera dan berkelanjutan dan di terjemahan ke 8 misi dan 17 program unggulan daerah, semua ini di arahkan untuk memperkuat daya saing wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas sektoral semata , tetapi menjadi langkah yang krusial dalam mengakselerasi capaian visi dan misi pembangunan daerah kita,” terangnya.
Ia juga mengatakan, bahwa berdasarkan rilis BPS Sulut, menunjukan bahwa pada bulan Maret 2025 presentasi penduduk miskin di provinsi tercatat 6,71 % , dan mengalami kenaikan tpis 0,01 % dan ini lebih baik dari pada capaian nasional pada angka 8,47%. Dan keseluruhan penduduk miskin sebanyak 173,84 ribu jiwa dan garis kemiskinan perkapita 530,394 .
Sedangkan presentasi kemiskinan kab/kota tertinggi ada di kab Kepulauan Sangihe sebesar 10,91% , dan terendah berada di kota tomohon sebesar 4,86%.
Terakhir ia meminta agar forum ini menjadi ruang penting dan tindak
lanjut dalam pengentasan kemiskinan di provinsi sulut karena pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang dijalankan.
Sementara itu, Wabup Bolsel Deddy Abdul Hamid pada kesempatan itu mempresentasikan angka kemiskinan kabupaten Bolsel berdasarkan data rilisan BPS bergerak fluktuatif 5 tahun terakhir di mana tahun 2024 berada pada angka 11,33 %, dan turun 0,81 % pada tahun 2025 menjadi 10,52%.
Sedangkan untuk indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2025, masing masing berada pada angka 1.51 dan 0,43, yang artinya ketimpangan pengeluaran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan capaian garis kemiskinan Bolsel tahun 2025 .
Wabup juga menambahkan, bahwa pada tahun 2023 sampai dengan 2025 dengan tren alokasi dan realisasi APBDes terhadap pelaksanan penanggulangan kemiskinan terfokus pada program penyaluran BLT, ketahan pangan dan penurunan stunting .
Menurut Wabup, bahwa kabupaten Bolsel pada program penghapus kemiskinan, berasal dari alokasi intensif fiskal kinerja untuk kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan penghapusan kemiskinan dengan menyediakan rumah layak huni sebanyak 30 unit .
Lebih lanjut, pada tahun 2024 dan 2025 kabupaten bolsel mendapatkan DAK fisik tematik untuk pengentasan pemukiman kumuh terpadu, dengan program menyadiakan air minum, senitasi dan perumahan dan pemukiman .
Terakhir Terkait dengan efisiensi Wabup memberikan tambahan kepada Wagub, karena di mana 15 kabupaten kota tahun 2026 semua terkena efisiensi termasuk di kabupaten bolsel yang sampai hari ini sudah memangkas sampai 50 persen, tapi masih defisit dan hal ini bisa memperlambat program pengentasan kemiskinan dan program program lainya yang sedang dijalankan terkhusus yang ada di kabupaten bolsel.
“Diharapkan kepada Bappeda provinsi agar dapat memperhatikan ini sehingga cita cita kita maupun program kita, terkait penanggulangan angka kemiskinan di provinsi sulut dan di kab/ kota terus berlanjut dan tidak terhenti di tahun 2026,” ujar Wabup.
Wabup berharap, semoga ini menjadi perhatian Gubernur dan Wakil Gubenur, agar bisa mendapatkan solusi di tahun 2026.
Acara diakhiri dengan menandatangani berita acara dengan satu tujuan dan komitmen dalam pengentasan angka kemiskinan di setiap kabupaten Kota. (***/Tio)
