Detotabuan.com,SULUT – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat koordinasi (Rakor) akhir tahun 2023 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel, 13 Desember 2023 yang menghasilkan beberapa rekomendasi perbaikan.
Gubernur Sulut Dr (HC) Olly Dondokambey, S.E yang diwakili Asisten I Dr. Denny Mangala, M.Si mengatakan, bahwa target PTSL 2023 harus dicapai dan tahun 2024 harus lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
“Masalah pertanahan sangatlah kompleks, karna menyangkut harkat kehidupan rakyat, dengan sertifikat mampu menaikkan Pertumbuhan ekonomi dan daya beli rakyat sulut. Olehnya kepastian kepemilikan harus dipercepat ujar Gubernur,” terangnya.
Sebab itu kata dia jangan heran, jika sering terdengar banyaknya keluhan terhadap masyarakat adanya sertifikat ganda, ada juga udah urus dengan bulan bulan tak kunjung terbit sertifikat SHM-nya. Padahal, sudah bayar dengan angka besar, ini yang harus di ptioritaskan pelayanan bagi rakyat,” tambahnya.
Ia berharap, dengan GTRA maka ada dua target yang dicapai.Pertama akses Asset, Sertifikasi lahan dan akses Pemberdayaan serta Pembinaan Ekonomi rakyat yang miliki nilai tambah bagi masyarakat dimana sertifikat bisa diagunkan dan pemberdayaan UMKM IKM digenjot terus.
Sementara itu, Staf khusus Gubernur bidang Ekonomi Firasat Mokodompit mengatakan, GTRA harus tetap ditingkatkan perannya dengan target 15 kabupaten kota.
“Sesuai data yang saya dapat dari Kabid Pemberdayaan Tanah, bahwa tahun 2023 sudah 90 persen tercapai dari target 35 ribu objek tanah, mudah mudahan tahun 2024 akan ditingkatkan menjadi 50 ribu objek PTSL,” tutupnya.
Senada disampaikan Deanny
Sonny Keintjem, mantan kepala BPN Minsel yang kini sebagai pejabat struktural Kanwil menyampaikan, sukses story pembinaan UMKM/IKM di Minsel yang maju pesat karena ada kolaborasi.
“Di Minsel itu, suaminya bertani, sementara istrinya Kelola usaha UMKM/IKM, BPN bahkan berpesan hingga urus no P-IRT pun dikolaborasikan dengan dinas kesehatan kabupaten yang memang miliki kewenangan keluarkan izin P-IRT,” terangnya.
Selain itu, Usulan Perbankan membuka keran-nya melalui KUR perlu ditingkatkan pada 2024.
“Karena apapun Petani dan ibu ibu pelaku UMKM- IKM butuh modal kerja untuk pengadaan Packaging, Kontiunitas usaha. Dapur Processing dan Modal usaha untuk Produksi,” pungkasnya. (***)
