NASIONAL,DETOTABUAN.COM – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hi. Herson Mayulu, SIP, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR, Menteri Desa/ PDTT dan Menteri Perhubungan, dalam rangka pembahasan tindak lanjut Hapsem BPK RI semester I dan II Tahun 2019, Rabu (16/07/2020).
RDP yang dilaksanakan secara fisik dan virtual dengan berpedoman pada protokoler kesehatan covid-19 ini, dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi V DPR RI.
Pada kesempatan itu, Herson memberikan apresiasi kepada ketiga kementrian yang telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun, ia juga mengungkapkan keprihatinannya sekaligus memberikan masukan agar pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran perlu untuk ditingkatkan. “Contohnya tentang disiplin anggaran, khususnya terkait dengan kesalahan dalam pemanfaatan biaya perjalanan dinas,” ujar H2M, sapaan akrabnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyentil soal Outcome (Hasil) dan Benefit (Manfaat), program-program pembangunan bagi masyarakat. Menurutnya, hal ini sudah harus jelas manfaatnya bagi rakyat.
“Seperti pemanfaatan Jembatan Timbang, juga Balai Uji Kendaraan yang mana gedungnya sudah ada tapi peralatanya belum lengkap. Ini artinya manfaat belum dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Mantan Bupati Bolsel ini juga meminta kepada Kementrian Perhubungan agar dapat mengevaluasi Politeknik Pelayaran Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.
“Harus di lihat, apakah siswanya bertambah atau berkurang setiap tahunnya, kendala yang terjadi apa? Saya mendapat laporan bahwa anak-anak sekolah yang ingin melanjutkan studinya enggan mendaftar di Politehnik tersebut disebabkan fasilitas jalan masuk kampus tersebut rusak,” terangnya.
Terkait hal itu, Herson menyarankan agar semua pihak terutama Menteri PUPR dan Kementerian Perhubungan dapat berkoordinasi memperbaiki jalan masuk Politeknik Pelayaran tersebut.
Masukan yang sama juga disampaikan Herson kepada Menteri Desa. Ia meminta program dan kegiatan-kegiatan pembangunan harus segera dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Kepada Mendes PDTT, Kapoksi PDI Perjuangan di Komisi V itu kembali menitipkan agar keberadaan Pendamping Desa dan Tenaga-Tenaga Ahli benar-benar diperhatikan. Sebab, kepada merekalah tumpuan dan harapan pemulihan ekonomi yang dimulai dari desa itu dibebankan. Kita berharap dengan perhatian yang diberikan, agar upaya yang dilakukan tidak sia-sia.
Bukan hanya kesejahteraan para pendamping desa yang diperjuangkan anggota DPR RI asal Sulut ini, namun juga dengan danau Tondano yang ada di Minahasa.
“Untuk menteri PUPR, saya inginkan ada rasionalisasi anggaran revitalisasi danau Tondano, sebab kalau pemerintah pusat setiap tahunnya hanya mengalokasikan 10 Milyar, maka tidak ada perbaikan yang signifikan yang bisa kita harapkan. Mau dibebankan kepada pemerintah daerah tentu tidak mampu karena terbatas dananya. Oleh karena itu perlu pm ada realisasi anggaran yang tepat agar apa yang ingin kita harapkan dengan revitalisasi Danau Tondano bisa terwujud,” pungkasnya. (*/Tio)
