SULUT,DETOTABUAN.COM – Pendidikan dan pelatihan teknis bendahara
pengeluaran di lingkup pemerintah provinsi Sulut, diharapkan mampu
meningkatkan kualitas dan kompetensi selaku pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan
mempertanggjawabkan keuangan pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD . Hal ini diungkapkan Kepala Badan Diklat Provinsi Sulut DR Noudy
Tendean.
Lanjut Tendean tuntutan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel ini, mejadi kewajiban untuk dicermati dan direspon oleh semua aparatur sipil negara (ASN), karena pemerintah terbangun dari pilar-pilar penyangga yang kokoh sehingga mampu menghadirkan dan memberikan kepastian sisten dan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan disemua elemen pemerintah.
Dijelaskannya pula, bendahara pengeluaran merupakan kiunci sentral
dalam pengelolaan keuangan, sehingga dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi. Sehinga dengan memahami tugas dan fungsinya maka bendahara pengeluaran dapatmenghilangkan ataupun meminimalisir kesalaahn-kesalahan dalam pelaksanaan tigasnya, sehingga dapat terhindar dari masalah terjadinya kerugian keuangan negara akibat tindakan melanggar hukum ataupun kelalaian.
Sementara itu, Dolfie Tinangon selaku panitia pelaksanan menlaporkan peserta merupakan bendahara di 40 SKPD, dimana diklat ini bertujuan meningkatkan komptensi dan ketrampilan dalam pengelolaan keuangan sehingga bisa berkomptene dalam tugasnyA.(*)
